Berita Daerah

Bantuan Sembako Pemprovsu Akan Disalurkan Menjelang Idul Fitri, Persentase BLT DD Bisa Ditambah

Madinapos.com – Panyabungan.

Sekretaris Daerah Drs.Gozali Pulungan, MM mengatakan bahwa hingga saat ini Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal cukup merespon segala persoalan terkait memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dimasa Pandemi Covid-19 ini. Khususnya terkait dengan bantuan Pemprovsu, Ia mengatakan bantuan akan berbentuk sembako yang takaran dan jenisnya telah ditentukan, kemungkinan akan dapat disalurkan menjelang lebaran idul fitri.

Demikian dikatakannya Sabtu (16/5) siang melalui pesan singkat menanggapi persoalan bantuan Pemprovsu dan hasil rapat Forkopimda dihadiri Bupati Madina, Ketua DPRD, Kapolres, Ketua PN, Ketua PA, Dandim diwakili Danramil dan Kajari diwakili Kasi BB.

Lebihlanjut Sekda mengatakan bahwa Forkopimda Madina bersama dengan utusan bantuan dari Pemprovsu telah menggelar rapat bersama Kamis (14/5) kemarin dan kesepakatan yang dicapai diantaranya adalah bantuan Pemprovsu sebelum disalurkan  nantinya akan disimpan sementara di Gedung Serbaguna Parbangunan,” nanti kita tata dulu, rinciannya bantuan untuk Mandailing Natal sesuai Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) adalah berjumlah 54.225 KK dengan anggaran 12.200.625 ribu rupiah”, katanya.

“Berdasarkan rujukannya, masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan 10 Kg beras, 2 Liter Minyak Goreng, 1 Kg. gula dan 1 Kardus Indomie atau untuk anggaran 225 Ribu rupiah untuk satu paketnya”, lanjut Sekda.

BLT Dana Desa 

Menanggapi pertanyaan media ini terkait kurangnya anggaran BLT Dana Desa 2020 yang baru saja disalurkan kepada masyarakat jika dibandingkan warga yang layak menerima maka dana tersebut tidak mencukupi, Sekda mengatakan jika persentase itu kurang maka seharusnya masih dapat ditutupi atau persentase penggunaan anggaran masih dapat ditambah setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

“Jika Dana BLT kurang dan warga kita yang layak masih belum menerima, maka ada peluang untuk menambah persentase, namun tentunya ada mekanisme yang harus ditempuh salah satunya setelah diverifikasi ulang dan mendapatkan persetujuan bupati, begitu bunyi acuannya”, tutupnya.(Alq)

loading...

Komentar Facebook

Related Posts